Guidline for the Board of Directors and Board of Commisioners

Keterangan
Indonesia Inggris

Pedoman kerja Direksi

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

  1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
    1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;
    2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
    3. Membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventory Perseroan ;
    4. Menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari ;
    5. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan/atau perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan inventory) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 20% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan ; dan
    6. Mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 20% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan ; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-unndangan dan peraturan Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
  2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  3. Direksi berwenang untuk :
    1. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; dan
    2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 orang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
    1. Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan persediaan) ; atau
    2. Menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
  5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi. Selain itu, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
  7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Independensi Direksi

Direksi Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, serta tanpa ada intervensi dari pihak lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan. Selain itu, Direktur Independen yang ditunjuk Perseroan tidak memiliki hubungan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :

  1. Anggota Direksi paling banyak 1 perusahaan publik lain;
  2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 perusahaan publik lain; dan/atau
  3. Anggota komite paling banyak pada 5 komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Direksi

Direksi wajib melaksanakan rapat internal minimal 1 kali dalam setiap bulan serta mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 4 bulan.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pencapaian Direksi sepanjang tahun buku serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan prinsip-prinsip GCG.

Remunerasi Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS Tahunan dengan memperhatikan kinerja dan kondisi Perseroan. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2019, Pemegang Saham melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris senantiasa memastikan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, serta prinsip-prinsip GCG.

Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris, yaitu :

  1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
  3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
  4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
  5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku;
  6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya; dan
  7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Komisaris Independen

Perseroan memiliki 1 Komisaris Independen dari total 3 anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kriteria terkait peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal bahwa setiap Perusahaan Publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Pihak yang diangkat sebagai Komisaris Independen telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya ;
  2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris bertindak secara profesional dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :

  1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 perusahaan publik lain; dan
  2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 perusahaan publik lain.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat internal minimal 1 kali dalam 2 bulan serta mengadakan rapat bersama Direksi minimal 1 kali dalam 4 bulan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pencapaian Dewan Komisaris sepanjang tahun buku serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan prinsip-prinsip GCG.

Hasil penilaian kinerja untuk tahun buku 2019 menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan prinsip-prinsip GCG. Hasil tersebut dijadikan dasar bagi Dewan Komisaris untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS Tahunan dengan memperhatikan kinerja dan kondisi Perseroan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2019, para Pemegang Saham mengkuasakan penetapan besaran honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama dengan berpedoman pada Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penilaian terhadap Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian terhadap Komite Audit sebagai organ pendukung yang membantunya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas keberlangsungan usaha Perseroan. Penilaian dilakukan berdasarkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta kualitas pengawasan dan rekomendasi yang dihasilkan.

Guideline for the Board of Directors

The Board of Directors conducts its duties and responsibilities based on the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commisioners of Stock Issuers or Public Companies and the Company’s Articles of Association.

Duties and Responsisbilities of the Board of Directors

Duties and responsibilities of the Board of Directors are based on Article 13 of the Company’s Articles of Association, include :

  1. The Board of Directors reserves the right to represent the Company in and out of the court on all matters and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company, and carry out all actions, either on management or ownership in accordance with the purposes and objectives of the Company, however with limitations that for :
    1. Borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding withdrawing the Company’s money at the Bank) ;
    2. Establishing a new business or participating in other companies either at home or abroad ;
    3. Buying assets in the form of immovable goods and companies, except assets that form Company’s inventory ;
    4. Renting and/or leasing Company’s assets, except those are in the context of the Company’s daily business activities ;
    5. Selling or by other means releasing rights to fixed assets and/or companies (which are not inventories) or pledging the Company’s assets whose value is less than or up to 20% of the total net assets in the Company ; and
    6. Binding the Company as the pledgor whose value is less than or up to 20% of the total assets in the Company ; must be with written approval from the Company’s Board of Commisioners, regarding the legislation and the Capital Market regulation and the Securities Exchange Regulation in the place where the Company’s shares listed.
  2. To carry out legal actions in the transactions from containing a conflict of personal economic interests of members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Majority Shareholders, with the Company’s economic interests, the Board of Directors requires approval from the GMS based on the affirmative vote more than half of Shareholders who have no conflict of interest.
  3. The Board of Directors is authorized to :
    1. The President Director reserves the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represents the Company ; and
    2. In the absence or prevention of the President Director for any reason whatsoever, for which no clarification to the third parties is necessary, then two members of other Board of Directors shall be collectively entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the company.
  4. The Board of Directors shall request approval from the GMS to :
    1. Transfer the Company’s assets (which are not inventories) ; or
    2. Make collateral for the Company’s debt assets, which constitutes more than 50% of the total net assets of the Company, regarding the Capital Market Regulation.
  5. In the event that the Company has interests that are in conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, the Company will be represented by other members of the Board of Directors designated by the Board of Directors meeting. In addition, in the event that the Company has interests that are in conflict with the interests of all members of the Board of Directors, then in this case the Company is represented by members of the Board of Commissioners designated under the Board of Commissioners’ Meeting, with due to observance of the prevailing laws and regulations
  6. The Board of Directors must request approval of the GMS to file a bankruptcy of the Company.
  7. The distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors shall be determined by the GMS and such authority by the GMS may be delegated to the Board of Commissioner.

Independence of Directors

The Company’s Board of Directors performs its duties and responsibilities professionally and independently, and without any intervention from other parties that may cause a conflict of interest. In addition, the appointed Independent Director of the Company does not have a relationship with members of the Board of Commissioners, Directors, and the Majority and Controlling Shareholders that may affect its capacity to act independently.

Concurrent Positions of Directors

In accordance with the Company’s Articles of Association, members of the Board of Directors can hold concurrent positions as :

  1. A member of the Board of Directors for a maximum at 1 other public company;
  2. A member of the Board of Commissioners for a maximum at 3 other public companies; and/or
  3. The Committee member for a maximum at 5 committees in public Companies where he/she also serve as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors is required to hold internal meetings at least once a month and holds joint meetings with the Board of Commissioners at least once in 4 months.

Performance Evaluation of the Board of Directors

The performance evaluation of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners and approved by Shareholders through the GMS mechanism. The evaluation is conducted by considering results of the Board of Directors’ achievement throughout the financial year as well as its compliance with the prevailing legislation, the Company’s Articles of Association, and GCG principles.

Remuneration of the Board of Directors

The procedure for determining the Board of Directors remuneration is conducted by Shareholders at the Annual GMS taking the performance and conditions of the Company into account. Based on the Annual General Meeting of Shareholders resolution on Juni 20, 2019, Shareholders have authorized the Company’s the Board of Commissioners to determine the salary and other benefits for members of the Company’s Board of Directors in accordance with the provisions of Article 96 of the Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Board Commissioners

The Board of Commissioners is the Company’s organ that is in charge of conducting supervision and providing advice to the Board of Directors relating to the management of the Company. The Board of Commissioners always ensures that the Company’s business operations are in accordance with the prevailing legislation, Articles of Association, and GCG principles.

Guideline for the Board of Commissioners

The Board of Commissioners perform duties and responsibilities under the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Stock Issuers or Public Companies and the Company’s Articles of Association.

Duties and Authorities of the Board of Commissioners

Based on Article 16 of the Company’s Article of Association, the Board of Commissioners duties and authorities include :

  1. Supervise and be responsible for supervision of management policies, general management, either on the Company or the Company’s Business, and provide advice to the Board of Directors;
  2. Under specific conditions, the Board of Commissioners must hold an annual GMS and other GMS in accordance with their authorities as set forth in the legislation and Articles of Association;
  3. Members of the Board of Commissioners shall perform their duties and responsibilities as mandated in good faith, full of responsibilities and prudence;
  4. In order to support the effectiveness of conducting its duties and resposibilities, the Board of Commissioners shall form an Audit Committee and may form other committees;
  5. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committee assisting the implementation of its duties and responsibilities at the end of each financial year;
  6. The Board of Commissioners reserves the authority to suspend members of the Board of Directors by stating the reasons; and
  7. The Board of Commissioners may take action to manage the Company in the event that all Directors have a conflict of interest with the Company.

Independent Commissioner

The Company holds 1 Independent Commissioners of the total 3 members of the Board of Commissioners. As such, the Company has met the criteria related to the regulation that applies in Capital Market that every Public Company shall have an independent Commissioner of at least 30% of appointed as an Independent Commissioners meets the following criteria :

  1. Not an individual working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company’s operations within the last 6 months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
  2. Does not have shares, either directly or indirectly with the Company;
  3. Not affiliated with the Company, members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Company’s Majority Shareholders; and
  4. Does not have a business relationship, directly or indirectly, relating to the Company’s business activities.

Independence of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners act professionaliy and independently in conducting its duties and responsibilities. In addition, the Company’s Independent Commissioners do not have relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Major and Controlling Shareholders that may affect their ability to act independently.

Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Based on the Company’s Articles of Association, members of the Board of Commissioners can hold concurrent positions as :

  1. Members of the Board of Directors at a maximum of 2 other public companies; and
  2. Members of the Board of Commissioners at a maximum of 2 other public companies.

Meetings of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall hold internal meetings at least once in 2 months and hold meetings with the Board of Directors at least onnce in 4 months.

Evaluation of the Board of Commissioners’ Performance

The performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out by the Shareholders through the GMS mechanism. The evaluation is conducted by considering results of the Board of Commissioners’ achievement throughout the financial year as well as its compliance with the prevailing legislation, the Company’s Articles of Association, and GCG principles.

Results of the performance evaluation for the 2019 financial year show that the Board of Commissioners has performed its duties in accordance with the prevailing legislation, the Articles of Association of the Company, and GCG principles. These results are used as the basis for the Board of Commissioners to improve its performance in the following year.

Remuneration of the Board of Commissioners

The procedure for determining the Board of Commissioners remuneration is conducted by Shareholders at the Annual GMS taking the performance and conditions of the Company into account. Based on the Annual GMS resolution on June 20, 2019, Shareholders have authorized the determination of the amount of honorarium and benefits for the Board of Commissioners members to the President Commissioners based on Article 113 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies..

Evaluation of the Board of Commissioners’ Supporting Organ

The Board of Commissioners periodically evaluates the Audit Committee as a supporting organ that assist in conducting the supervision and advisory functions to the Board of Directors on the Company’s business continuity. This evaluation is conducted under the compliance of the Audit Committee duties and responsibilities and the quality of supervision and recommendations generated.